Search

Categories

Pelatihan dan Pendidikan Satpam

Pengaturan Pemberian Izin Terhadap Badan Usaha di bidang Jasa Pengamanan

Oleh : Prof. DR. Awaloedin Djamin

I. Pendahuluan 

Bulan November 2005 merupakan bulan yang patut dibanggakan oleh jajaran Polri, karena merupakan bulan keberhasilan dengan nilai yang tinggi menurut standard kepolisian dunia, yaitu :

Pertama, terbunuhnya tokoh terorisme Dr. Azahari di Batu, Jawa Timur.
Kedua, terbongkarnya pabrik extasi dan sabu – sabu nomor tiga terbesar di dunia, setelah Chili dan China.

Namun dibelakang keberhasilan yang kedua ini, masih banyak pertanyaan yang harus dijawab, antara lain :

a. Apa nama perusahaan yang menggantikan bekas pabrik kabel milik PT. Sumaco di Serang itu ?
b. Apa izin usahanya ? Apa celup textil ?
c. Instansi mana dan siapa pejabat yang memberi izin pabrik itu ?
d. Kenapa mesin dan bahan baku yang dipakai berbeda dengan kebutuhan celup textil ? Apa ada spesifikasi yang disyaratkan dalam pemberian izin ?
e. Siapa (pejabat/instansi) yang mengawasi? Apa ada pengawasan ?
f. Izin kerja asing, China, Belanda dan Perancis dari Depnaker, apa kualifikasinya ?

Jawaban atas pertanyaan tersebut diatas, tentu mencakup beberapa instansi, seperti izin usaha oleh Departemen Perdagangan, Pengesahan Akta Notaris oleh Departemen Hukum dan HAM, izin pabrik oleh Departemen Perindustrian, izin kerja tenaga asing oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemeriksaan impor mesin dan bahan baku (ketami) oleh DitJen Bea dan Cukai. Apa ada koordinasinya ? Siapa yang bertanggung jawab.

II. Pengaturan Perizinan 

1. Pemberian izin bagi badan usaha di bidang jasa pengamanan, bila disalahgunakan mungkin tidak akan berdampak seperti pabrik extasi dan sabu – sabu tersebut diatas, namun bila tidak diatur secara tepat, juga dapat menimbulkan masalah – masalah yang memusingkan kepala.
2. Undang – undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Pasal 15 (1) e menyatakan : Kepolisian Negara RI berwenang “mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup wewenang administratif kepolisian”
Penjelasannya menyatakan : “Cukup Jelas”.

Penulis, waktu menjabat Menteri Tenaga Kerja yang juga menjabat Ketua Tim Pembantu Presiden untuk Penyempurnaan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan (hampir 40 tahun yang lalu) telah merumuskan, khususnya bagi Departemen – departemen Pemerintahan, bahwa diantara fungsi – fungsi pemerintahan yang penting adalah fungsi pengaturan “regulerende functie” atau “policy making function” yang mengikat masyarakat atau sebagian masyarakat tertentu. Pada umumnya pengaturan atau “policy” tersebut dirumuskan secara tertulis dalam bentuk peraturan perundang – undangan.

Kepolisian Negara RI menurut pasal 15 (1) e tersebut diatas diberi wewenang mengeluarkan peraturan kepolisian (yang ditanda tangani KAPOLRI) yang bersifat teknis (dalam lingkup administratif kepolisian).

Seperti dinyatakan diatas, peraturan kepolisian, bukan yang berlaku untuk intern POLRI, tapi yang mengikat sebagian anggota masyarakat tertentu. Dalam pasal 15 (2) f adalah badan usaha di bidang jasa pengamanan. Peraturan Kepolisian tentu tidak hanya mengenai badan usaha di bidang jasa pengamanan, tapi yang lain-lain sepanjang dalam lingkup wewenang administratif Kepolisian.

3. Banyak pula fungsi pengaturan yang terkait dengan fungsi pemberian izin, agar terdapat kepastian hukum, keadilan dan keteraturan.
Wewenang pemberian izin, bila tidak diatur secara jelas dan transparan, dapat merupakan kerawanan untuk disalahgunakan, sehingga tujuan pemberian izin tidak mencapai sasaran. Contoh pabrik extasi dan sabu – sabu di Serang itu.

4. Salah satu wewenang perizinan, yang diberikan UU No. 22 Tahun 2002 kepada POLRI adalah Pasal 15 (2) f, yaitu : “memberi Izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan”.
Walaupun demikian istilah “izin operasional” harus dijelaskan, Penjelasan UU No. 2 Tahun 2002 juga menyatakan “Cukup Jelas”.

Izin operasional bukanlah wewenang memberi izin usaha. Wewenang pemberian izin usaha adalah wewenang Departemen Perdagangan. Pengesahan Akta Notaris perusahaan, merupakan wewenang Departemen Hukum dan HAM dan izin kerja tenaga asing adalah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Karena itu, penulis sejak lama telah menyarankan agar ada kerja sama antara POLRI dengan Departemen – departemen tersebut, apakah dalam bentuk SKB atau lainnya.

5. Karena itu pertama yang harus diteliti oleh POLRI dan dijabarkan adalah apa saja bidang usaha jasa pengaman itu. Lihat SK KAPOLRI terdahulu, yang terakhir adalah SK KAPOLRI Rusmanhadi.

Bidang Usaha pengamanan antara lain adalah :
a. Konsultasi (teknis pengamanan dan manajemen pengamanan atau security manajemen).
b. Perdagangan alat-alat pengamanan (security equipment atau security devices) yang cukup luas dan canggih dewasa ini.
c. Angkutan uang dan surat berharga (cash in transit).
d. Pelatihan SATPAM (security guards).
e. Menyewakan tenaga SATPAM (contract security service).

Kapolri Rusmanhadi dalam SK – nya, memasukkan “search and rescue”. Kiranya yang akhir ini (search and rescue , SAR) perlu diteliti, apa ada perusahaaan yang bergerak di bidang ini. Bila dimaksud “evakuasi” ini memang merupakan bagian dari security management”.

6. Setelah Polri merumuskan secara jelas bidang usaha pengamanan tersebut, maka dalam rangka pemberian izin operasional, Polri kiranya merumuskan secara tertulis dan selengkap mungkin semua persyaratan untuk mendapat izin masing – masing bidang usaha tersebut.

Misalnya, bila pemohon izin untuk “cash in transit”, apa ia memiliki mobil lapis baja yang memadai, bukan bajaj atau mobil kijang biasa. Demikian bila pemohon izin usaha pelatihan SATPAM, bagaimana fasilitas pelatihan, tenaga pelatihan, kurikulum dan sebagainya. Juga usaha penyewaan tenaga SATPAM, berupa jumlah tenaga SATPAM nya, apa sudah lulus pelatihan dan sebagainya.

Sepanjang mengenai SATPAM yang jumlahnya sudah ratusan ribu, kebanyakan telah menyimpang dari SK KAPOLRI tahun 1980, khususnya mengenai pakaian seragam, tanda pengenal sebagainya (Skep KAPOLRI itu sekarang telah diperkuat dengan UU No. 2 Tahun 2002).

Perumusan dan perincian persyaratan untuk mendapat izin ini perlu bagi semua bidang usaha pengamanan. Usaha konsultan pengamanan, bila memerlukan tenaga kerja asing (agar jangan seperti tenaga asing pabrik extasi dan sabu-sabu di Serang yang merupakan “mafia” narkoba dari China dan “pakar” pembuat extasi dari Belanda). Polri harus mengecek kualifikasinya.

Persyaratan untuk mendapatkan izin masing-masing bidang usaha jasa pengamanan tersebut diatas yang perlu dirumuskan dalam peraturan KAPOLRI. Disamping itu, bagaimana prosedur untuk mendapat izin operasional harus pula jelas perumusannya. Siapa pejabat yang ditugaskan KAPOLRI untuk menandatangani izin operasional ? Berapa biayanya ?

Seperti dimaklumi, biaya untuk mendapatkan izin termasuk penerimaan negara bukan pajak yang harus dikelola dengan baik.

Apakah semua perizinan juga bagi badan usaha yang beroperasi hanya di satu Polda dan izin untuk seluruh Indonesia, semua dikeluarkan oleh MABES POLRI ?. Sebaiknya memang dipusatkan di MABES POLRI dengan melibatkan POLDA yang bersangkutan, sebab ini terkait dengan kewajiban pengawasan.

Semua ini seharusnya dituangkan dalam Peraturan KAPOLRI tentang : “Pemberian Izin Operasional bagi Badan Usaha di bidang Jasa Pengamanan”.

Bila sudah ada koordinasi dengan Departemen Perdagangan dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka izin usaha dan Departemen Perdagangan dalam konsideransnya seyogianya mencantumkan : “ Sesuai rekomendasi KAPOLRI ………………..”. Juga izin tenaga asing, Departemen Tenaga Kerja mencantumkan : “Sesuai rekomendasi KAPOLRI………………………………”.

Pencantuman sesuai rekomendasi KAPOLRI dalam izin usaha Departemen Perdagangan dan izin tenaga kerja asing oleh Departemen Tenaga Kerja, karena yang harus melakukan pengawasan adalah Polri, sesuai pasal 15 (2) f tersebut diatas.

III. Keadaan Perizinan Badan Usaha bidang Jasa Pengamanan Dewasa Ini. 

1. Menurut informasi, jumlah perusahaan yang telah mendapat izin dari Polri berjumlah 294 perusahaan, 237 berdomisili di Jakarta. Yang sedang mengajukan permohonan izin ada sekitar 200.

Menurut Toto Trihamtoro, Presdir PT Putratama Bhakti Satria yang juga Presiden Indonesian Chapter dari Regional Asian Professional Security Association dari hampir 300 perusahaan jasa pengamanan hanya 20 yang dapat dikatakan profesional (Jakarta Posy 28 November 2005, hal 2).

2. Bidang-bidang usaha jasa pengamanan berdasarkan SK KAPOLRI Rusmanhadi ada 6, yaitu :
a. Konsultasi.
b. Cash in Transit (angkutan uang).
c. Perdagangan alat security.
d. Pelatihan SATPAM.
e. Penyewaan Tenaga SATPAM.
f. Search and Rescue.

3. Biaya untuk mendapatkan satu izin usaha Rp. 2 juta @ Rp.2,5 juta. Pada umumnya pemohon mengajukan izin untuk semua bidang usaha tersebut diatas dengan total biaya Rp. 15, – juta.

4. Yang mengeluarkan izin adalah Karo BIMMAS, Deops KAPOLRI.

5. Pertanyaan :

a. Apa sudah ada persyaratan untuk masing-masing bidang usaha jasa pengamanan? Bila ada persyaratan seperti yang dimaksud ad II diatas, maka kiranya akan sukar bagi pemohon untuk memenuhi persyaratan 6 bidang usaha sekaligus.
b. Polri “hanya” berwenang untuk pemberian izin operasional. Bagaimana izin usaha yang merupakan wewenang Departemen Perdagangan ? Bagaimana izin tenaga kerja asing yang jadi wewenang Departemen Tenaga Kerja ?
c. Siapa yang menetapkan biaya setiap perizinan Rp. 2 @ Rp. 2,5 juta ? Karena ini “penerimaan negara non pajak”, bagaimana pengelolaannya dan pertanggung jawabannya ?
d. Dari mana wewenang Karo Bimmas, Deops KAPOLRI untuk menandatangani izin ? Ini bukan penandatangan surat biasa yang dapat di “atas nama” kan. Perlu ada SK dari Kapolri.
e. Siapa dan bagaimana pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan ? Mengingat jumlahnya sudah 294 (237 berdomisili di Jakarta). Apa langsung oleh Karo Bimmas ? Apa sudah pernah dilakukan pengawasan ? Apa hasilnya ?
f. Bagaimana keterlibatan Polda dalam prosedur pemberian izin dan pengawasan? Khusus bagi usaha yang tidak berdomisili di Jakarta ?
g. Berkenaan dengan pertanyaan – pertanyaan tersebut diatas, apa perlu penelitian ulang bagi 294 perusahaan yang telah mendapat izin ? Bagaimana penanganan 200 permohonan baru ?

IV. Saran dan Penutup 

1. Melihat perkembangan di banyak negara, khususnya negara maju, badan usaha di bidang jasa pengamanan akan berkembang pesat di masa mendatang.

2. Badan usaha di bidang jasa pengamanan tidak sama dengan badan usaha lain yang tidak memerlukan izin operasional dari Polri. Izin operasional perlu karena langsung terkait dengan tugas pokok Polri.

3. Peran badan usaha di bidang jasa pengamanan adalah penting dalam membantu kepolisian di bidang preventif (crime prevention dan loss prevention)

4. Bila badan usaha di bidang jasa pengamanan tidak diatur dan diawasi dengan baik, dapat mengakibatkan hal yang negatif. Seperti perdagangan senjata api dan alat penyadap (bugging devices) oleh perusahaan alat – alat pengamanan. Pengamanan ala “mafia” dan “yakuza” bagi perusahaan yang menyewakan tenaga SATPAM (antara lain menggunakan tenaga preman yang tidak terlatih). Pelatihan yang asal-asalan oleh perusahaan pelatihan SATPAM. Memasukkan tenaga kerja asing, yang sebenarnya anggota “mafia”, seperti pada pabrik extasi di Serang dan sebagainya.

5. Karena itu, saran – saran tersebut diatas hendaknya menjadikan perhatian Polri sedini mungkin, seperti :

a. Kerja sama dengan Departemen Perdagangan dan Departemen Tenaga Kerja.

b. Rancangan Peraturan KAPOLRI yang berisikan :
• Persyaratan izin bagi masing-masing bidang usaha jasa pengamanan.
• Prosedur untuk mendapatkan izin.
• Biaya yang ditetapkan serta pengelolaannya.
• Pejabat yang diberi wewenang oleh KAPOLRI untuk menandatangani izin.
• Pengawasan oleh MABES POLRI dan POLDA

6. UU No. 2 Tahun 2002 mencantumkan pemberian izin operasional badan usaha di bidang jasa pengamanan, sebagai bagian dari bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Keberadaannya bila berjalan dengan baik akan membantu Polri dalam meningkatkan kesadaran pengamanan (security awareness) pimpinan perusahaan, instansi pemerintah dan lain – lain serta berkembangnya “industrial security” di Indonesia.

7. Keberadaan asosiasi badan usaha di bidang jasa pengamanan akan membantu Polri, baik dalam pembinaan teknis, koordinasi maupun pengawasan atas semua badan usaha di bidang jasa pengamanan.

8. Semoga tulisan ini dapat menjadi tambahan masukan dalam usaha reformasi Polri.

Jakarta, 28 November 2005